Legislator Minta Ombudsman Pro Aktif Awasi Perilaku Penyelenggara Negara

02-12-2019 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI, Kamrussamad. Foto: Geraldi/rni

 

Anggota Komisi II DPR RI, Kamrussamad meminta Ombudsman RI untuk pro aktif mengawasi dan menyampaikan pendapat terkait perilaku penyelenggara negara. Termasuk hal yang dilakukan oleh salah seorang staf khusus Presiden yang notabene berasal dari kaum millennial di salah satu akun media sosialnya, yang belakangan tengah ramai dibicarakan.

 

“Karena lembaga ini (Ombudsman-red) lebih pada fungsi pengawasan, tidak sampai fungsi vonis dan eksekusi, maka kami mendorong lembaga ini memperkuat kemitraan dengan media, dengan cara membentuk media center, yang secara regular bisa membangun kekuatan opini tentang hasil-hasil pencapaian kinerja dari lembaga ini,” ujar Kamrussamad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Ombudsaman RI di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

 

Dengan begitu, lanjut Kamrussamad, Ombudsman bisa lebih kuat dan lebih terjadi peningkatan informasi masyarakat akan kewenangan lembaga Negara ini. Ia mencontohkan, ketika salah seorang staf khusus presiden baru-baru ini dalam akun media sosialnya membuat status dengan menggunakan frasa ‘Kubu Sebelah’.

 

“Disini, Ombudsman harus proaktif menyampaikan dan menanyakan pendapatnya. Jangan sampai, frasa ‘kubu sebelah’ yang ditulis di akun media sosial staf khusus Presiden tersebut nantinya malah mendistorsi kualitas pelayanan di lingkungan kepresidenan,” terangnya

 

Menurut Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, mungkin karena staf khusus Presiden tersebut berasal dari anak millennial, maka ia menilai perlu briefing, coaching, atau perlu mentoring terhadap para staf khusus Presiden tersebut dari berbagai macam kehidupan sosial bernegara. (ayu/es)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...